Bhayangkara Insight.Id
JAKARTA — 1 Oktober 2026
Komitmen membangun institusi Polri yang sederhana, jujur, transparan, dan semakin dekat dengan masyarakat menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan Komjen Suyudi Ario Seto setelah mendapat persetujuan Komisi III DPR RI sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10), Suyudi menegaskan bahwa kewibawaan seorang pemimpin tidak hanya dibangun melalui jabatan dan kewenangan, tetapi terutama melalui keteladanan dalam menjalankan tugas.
👉 “Semangat yang ingin saya hidupkan sederhana: jangan bohong, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang,” tegas Suyudi.
Menurutnya, tekanan pekerjaan maupun target penegakan hukum tidak dapat dijadikan alasan bagi anggota Polri untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan dan etika.
Ia menegaskan sikap keras terhadap praktik pemerasan, penerimaan suap, maupun keterlibatan anggota sebagai pelindung atau backing kegiatan ilegal.
Suyudi juga memastikan dirinya tidak ingin perubahan hanya berhenti pada slogan. Ia berkomitmen turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana kebijakan perbaikan benar-benar dilaksanakan oleh jajaran kepolisian.
Bagi Suyudi, anggota Polri tidak boleh didorong mencapai target dengan cara melanggar hukum. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara sewenang-wenang juga harus dihentikan.
Mantan Kepala BNN tersebut telah menyiapkan peta jalan program 100 hari pertama kepemimpinannya. Pada 30 hari awal, fokus diarahkan pada pemetaan persoalan, penguatan komando perubahan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Selanjutnya, pada hari ke-31 hingga hari ke-100, program diarahkan pada pengujian hasil perbaikan sekaligus melakukan koreksi terhadap berbagai hal yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.
Sejumlah program quick wins juga menjadi perhatian, antara lain menciptakan ruang publik yang aman, membersihkan praktik judi daring, memperkuat pemberantasan narkoba, serta meningkatkan penegakan hukum berbasis bukti ilmiah melalui pendekatan scientific crime investigation.
Transparansi dalam penanganan perkara turut menjadi perhatian. Suyudi menekankan pentingnya keterbukaan informasi melalui pelacakan perkembangan perkara atau SP2HP sehingga masyarakat dapat mengetahui proses hukum yang sedang berjalan.
👉 “100 hari pertama bukan panggung untuk mengumbar janji, melainkan fase membuktikan arah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan. Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kepemimpinan baru Polri diarahkan tidak semata-mata pada penguatan penegakan hukum, tetapi juga pada pembenahan budaya internal, integritas anggota, transparansi, serta upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
( tem )